Senin, 13 Oktober 2014

Penyimpangan Praktik Demokrasi di Indonesia

Presiden tidak cukup kuat menjalankan Kebijaksanaannya.

presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, maka akan sulit untuk lengser atau digulingkan. namun, di parlemen tidak terdapat partai yang dominan. apalagi di tambah peran legislatif yang besar pasca reformasi dalam menentukan kebijakan presiden. hal ini membuat sulitnya seorang presiden bergerak dan mengatur pemerintahan sendiri karena presiden yang mudah di "setir" oleh partai.

Tidak berjalannya fungsi partai politik sebagaimana mestinya.

sebenarnya, fungsi partai politik ada tiga yaitu pertama, menyalurkan aspirasi masyarakat, kedua, pemusatan kepentingan-kepentingan yang sama, dan yang ketiga, sarana pendidik politik masyarakat. namun, bila dilihat selama ini fungsi partai politik tidak berjalan sesuai dengan funngsinya. partai politik lebih mementingkan kekuasaan dibanding dengan menyalurkan aspirasi masyarakat. fungsi partau politik sebagai pemusatan kepentingan yang sama pun tidak sejalan dan tidak sesuai dengan ideologi partai politik.partai politik sebagai sarana pendidik politik masyarakat lebih parah. karena, masyarakat justru dibodohi dengan adanya pemilihan partai politik berdasarkan adanya uang, kaos, atau artis.

ketidakstabilan kepemimpinan nasional.

jika kita cermati dan kita ingat-ingat, tidak ada pemimpin bangsa ini yang masa kepemimpinannya berakhir dengan bahagia. masyarakat tidak diajari bagaimana merasionalisasikan harapan mereka. dan sekarang diperburuk dengan adanya aturan otonomi daerah sebagaimana apabila ada seseorang yang ingin mendaftarkan diri sebagai caon pemimpin harus membutuhkan biaya yang besar-besaran. memasang foto wajah mereka membuat poster atau banner besar-besaran di sepanjang jalan. dengan adanya itu, masyarakat tidak terdidik sehingga memilih calon pemerintah tidak berdasarkan dengan moral dan etika dari kenyataan calon pemerintah tersebut.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar